Suferi
JAKARTA– Pembentukan kabinet baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik. Salah satu perhatian utama adalah kosongnya kehadiran tokoh Betawi dari nama-nama yang santer pada kabinet baru ini, khususnya terkait dengan posisi Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan memiliki peran sentral dalam kebijakan pemerintah ke depan.
Sebagai Daerah Khusus Jakarta berlaku November 2023, Jakarta sebagai pusat ekonomi dan global, karena pusat pemerintahan di IKN. Serta Jakarta juga menjadi simbol Kebhinekaan Indonesia. Masyarakat Betawi, yang merupakan penduduk asli Jakarta, sering kali dirasakan kurang terwakili di tingkat pemerintahan pusat. Padahal, mereka memiliki akar sejarah yang dalam dan keterkaitan budaya yang kuat dengan kota ini. Dengan Jakarta yang bergeser dari statusnya sebagai ibu kota menuju Daerah Khusus Jakarta (DKJ), keterwakilan tokoh Betawi di kabinet Prabowo-Gibran menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan budaya dalam proses transisi tersebut.
"Memasukkan tokoh Betawi dalam kabinet adalah langkah strategis untuk menunjukkan penghargaan terhadap komunitas lokal yang telah menjadi bagian integral dari sejarah Jakarta. Keterlibatan mereka di pemerintahan bisa menjadi jembatan dalam upaya menjaga keharmonisan, terutama di tengah pergeseran fungsi Jakarta sebagai DKJ, " kata Abu Bakar Ketua Umum Himpunan Masyarakat Betawi Raya (Himbara), Kamis (17/10/24).
Isu mengenai perubahan status Jakarta menjadi DKJ membawa dampak yang luas, baik dari segi tata kelola pemerintahan maupun pelestarian identitas budaya lokal. Dengan adanya tokoh Betawi di kabinet, diharapkan kebijakan pemerintah terkait Jakarta akan lebih berpihak kepada masyarakat setempat, yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan tata ruang kota, urbanisasi, dan modernisasi yang cepat.
Sebagai salah satu pusat budaya Betawi, Jakarta memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan identitas lokal. Hal ini menjadi semakin relevan dengan adanya perubahan status DKJ, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pelestarian budaya Betawi. Seorang tokoh Betawi di kabinet bisa memastikan bahwa transisi ini tetap mempertahankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya.
"Jakarta adalah rumah bagi masyarakat Betawi, dan dalam proses menjadi DKJ, kita berharap ada kebijakan yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal, termasuk dalam bidang budaya dan ekonomi. Ini tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan langsung dari mereka yang memahami kebutuhan komunitas Betawi, " ujar Abu Bakar.
Dengan semakin dekatnya pelaksanaan DKJ, kehadiran tokoh Betawi di kabinet juga dinilai sebagai bentuk pengakuan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang telah berkontribusi dalam membentuk karakter ibu kota. Ini akan memperkuat rasa memiliki terhadap Jakarta di tengah berbagai perubahan yang akan terjadi.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap stabilitas politik dan sosial di Jakarta. Dengan memperkuat keterwakilan lokal, Prabowo-Gibran diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan harmonis, seiring dengan perubahan status Jakarta menjadi DKJ. **
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Capres Beli Ustadz
|
Updates. 
